“KPK Tipikor Kalsel Minta APH Bergerak Cepat”
BANJARMASIN || kalsel.journalistpolice.com – Ketua KPK Tipikor Kalimantan Selatan, Drs. Eka Putra, melontarkan desakan keras kepada Aparat Penegak Hukum agar segera membongkar dugaan jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang diduga beroperasi lewat jalur laut di wilayah perairan Indonesia.
Ia menilai praktik tersebut sudah masuk kategori kejahatan terstruktur dan sistematis yang mengancam perekonomian negara serta merugikan masyarakat luas.
Eka Putra menegaskan, dugaan permainan BBM ilegal melalui kapal tanker dan tugboat tidak boleh lagi dianggap persoalan biasa.
Jalur distribusi laut dinilai menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan, penggelapan, hingga praktik mafia energi yang selama ini diduga berjalan secara terselubung.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum bertindak cepat dan tegas. Dugaan kebocoran distribusi BBM terbesar justru berada di jalur laut melalui aktivitas kapal tanker dan tugboat. Negara tidak boleh tunduk terhadap mafia energi yang mempermainkan kepentingan rakyat,” tegas Eka Putra, (10/5/2026).
Ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah perairan diperketat secara total, termasuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal pengangkut yang dicurigai terlibat praktik ilegal.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan harus memburu aktor utama dan jaringan besar yang mengendalikan praktik tersebut.
“Jika benar ada mafia BBM, maka bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menangkap operator kecil. Tangkap pengendalinya, ungkap jaringannya, dan sita seluruh aset hasil kejahatan agar ada efek jera,” ujarnya dengan tegas.
Eka Putra juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penanganan kasus agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Ia menilai pengungkapan mafia BBM membutuhkan kerja bersama lintas instansi karena praktik tersebut diduga telah berlangsung dalam waktu lama dan melibatkan jaringan yang terorganisir.
Selain mendesak penindakan hukum, KPK Tipikor Kalimantan Selatan juga mendorong audit besar-besaran terhadap distribusi BBM di wilayah perairan, terutama pada jalur yang rawan terjadi penyimpangan dan permainan ilegal.
“Mafia BBM bukan sekadar merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan tata kelola energi nasional dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu penindakannya harus serius, terbuka, dan tanpa kompromi,” tambahnya.
Ia turut mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan praktik ilegal terkait distribusi BBM, baik di darat maupun di laut. Menurutnya, dukungan dan keberanian masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai mafia energi yang selama ini dinilai semakin meresahkan.
“Penegakan hukum harus bersih dan tidak boleh tebang pilih. Negara wajib hadir membela kepentingan rakyat, bukan memberi ruang bagi mafia energi untuk terus bermain,” pungkasnya.
(Tim/red)