BANJARMASIN || kalsel.journalistpolice.com – Wacana BUMD membuka usaha agen tiket kembali menuai kritik. Ketua Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Kalimantan Selatan, Eka Adi Putra, menilai langkah tersebut sah secara hukum, namun berpotensi menimbulkan persoalan besar jika tidak dikelola secara profesional dan adil.
Eka menyoroti pengalaman PT Bangun Banua yang pernah menjalankan skema serupa. Menurutnya, model bisnis itu membebani perusahaan karena harus menalangi pembayaran tiket lebih dulu, sementara pencairan dana dari instansi pemerintah kerap terlambat.
“Ini berisiko besar terhadap arus kas. Kalau tidak kuat, bisa berdampak pada operasional hingga gaji karyawan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya penolakan dari pelaku usaha travel swasta yang merasa terancam. Kehadiran BUMD dinilai memiliki kekuatan lebih karena dukungan pemerintah, sehingga berpotensi memonopoli pasar perjalanan dinas.
“Jangan sampai kebijakan ini mematikan usaha swasta dan memicu PHK. Direktur baru harus cerdas membaca peluang, bukan menciptakan konflik,” tegasnya.
Menurut Eka Adi Putra, jika pemerintah daerah mengarahkan OPD menggunakan jasa BUMD, hal itu bisa masuk kategori persaingan usaha tidak sehat. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji ulang secara menyeluruh.
Sorotan juga mengarah pada kasus hukum PT Bangun Banua yang sempat digeledah Kejaksaan Tinggi Kalsel akibat temuan kewajiban macet hingga Rp42 miliar.
“Kalau tata kelola keuangan masih bermasalah, sangat berbahaya jika dipercayakan mengelola transaksi besar setiap hari,” katanya.
Eka menegaskan pihaknya akan terus memantau proses hukum yang berjalan dan siap turun aksi bersama pelaku usaha jika kebijakan tersebut dipaksakan.
Ia juga mengkritisi persoalan klasik BUMD, mulai dari intervensi politik dalam penunjukan direksi, rendahnya kompetensi SDM, hingga pola kerja yang masih administratif.
“BUMD seharusnya berorientasi bisnis dan menghasilkan keuntungan untuk daerah, bukan malah membebani APBD,” ujarnya.
Dari sisi keuangan, ia menilai kontribusi BUMD terhadap PAD masih rendah. Modal besar yang digelontorkan pemerintah dinilai belum memberikan hasil signifikan.
“Banyak yang masih merugi atau sekadar impas. Ini harus jadi evaluasi serius,” katanya.
Eka juga meminta DPRD lebih kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait legalitas dan arah bisnis BUMD ke depan.
Ia menegaskan, sebelum masuk ke bisnis baru seperti agen tiket, BUMD wajib membenahi manajemen, meningkatkan transparansi, serta memastikan sistem keuangan sehat.
“Kalau belum siap, lebih baik dibatalkan. Jangan sampai uang rakyat terus dirugikan,” pungkasnya.
Pewarta: Nwr