BANJARMASIN || kalsel.journalistpolice.com – Ketua KPK Tipikor Kalimantan Selatan, Drs. Eka Putra, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera membongkar dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang beroperasi melalui jalur laut.
Ia menilai praktik tersebut bukan lagi kejahatan biasa, melainkan kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat dalam skala besar.
Menurut Eka Putra, dugaan penggelapan dan penyalahgunaan distribusi BBM diduga melibatkan aktivitas kapal tanker maupun tugboat yang beroperasi di wilayah perairan.
Modus distribusi melalui jalur laut dinilai menjadi salah satu celah terbesar terjadinya kebocoran dan permainan BBM ilegal.
“kami meminta Aparat Penegak Hukum segera mengungkap mafia BBM dari jalur laut. Dugaan penggelapan terbesar justru berasal dari aktivitas kapal tanker dan tugboat di laut. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik mafia yang merugikan masyarakat dan perekonomian,” tegas Drs. Eka Putra, Kamis (7/5/2026).
Ia menekankan bahwa pengawasan distribusi BBM di wilayah laut harus diperketat, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas kapal pengangkut yang dicurigai terlibat dalam praktik ilegal.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus menyasar aktor utama dan jaringan yang berada di belakangnya.
“Kalau memang terbukti ada mafia BBM, maka jangan hanya tangkap operator kecilnya. Bongkar seluruh jaringannya, tangkap pelakunya, dan sita aset-aset hasil kejahatan agar ada efek jera,” ujarnya.
Eka Putra juga meminta proses pengungkapan kasus dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak memunculkan spekulasi maupun ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Ia menilai koordinasi lintas instansi sangat penting untuk membongkar jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama.
Selain itu, KPK Tipikor Kalimantan Selatan mendorong dilakukannya audit menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di wilayah perairan, khususnya pada jalur-jalur yang rawan terjadi penyimpangan.
“Mafia BBM bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak tata niaga energi nasional dan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu penindakannya harus serius dan menyeluruh,” tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila menemukan indikasi praktik ilegal terkait distribusi BBM, baik di darat maupun di laut. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu aparat dalam memberantas praktik mafia energi yang selama ini meresahkan publik.
“Penegakan hukum harus bersih, adil, dan tidak tebang pilih. Negara harus hadir melindungi kepentingan rakyat, bukan membiarkan mafia energi terus bermain,” pungkasnya.